Partisipasi Petani/P3A Dalam Kegiatan O&P Jaringan Irigasi Sebagai Upaya Pengelolaan Distribusi Air Yang Lancar, Merata Dan Lestari

A. Latar Belakang

Pembangunan dan atau rehabilitasi jaringan irigasi akan berkurang manfaat dan usia fungsionalnya jika tidak dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan operasional yang baik, berkesinambungan dan tepat dari semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pemanfaatan air irigasi.

Keterbatasan dana, fasilitas dan petugas O&P yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh masyarakat akan berpotensi menyebabkan penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggungnya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air irigasi.

Salah satu unsur yang dapat dan seyogyanya berperan aktif dalam kegiatan O&P jaringan irigasi adalah masyarakat/petani pemakai air yang mendapatkan manfaat dari keberadaan jaringan irigasi, yang dikoordinasikan oleh masing-masing P3A bekerja sama dengan Pengamat/UPT Pengairan setempat.

Partisipasi petani/P3A dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Adanya peran aktif petani dan P3A dalam kegiatan O&P dapat menjamin keberlangsungan dan terjaganya kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN SELEKSI NASIONAL PEKERJAAN JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

Pedoman evaluasi ini disusun dengan tujuan:

1. Agar penerapan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 dalam pelaksanaan pengadaan lebih operasional;

2. Sebagai pedoman panitia pengadaan dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran;

3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara;

4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.

Pedoman ini digunakan untuk pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran seleksi nasional pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi (konsultansi) yang dibiayai dengan dana APBN rupiah murni, dan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari pemberi PHLN.

Free Download Disini

Pengelolaan Tata Air Mikro pada Pengembangan Lahan Gambut Pasang Surut Di Indonesia

Di seluruh Indonesia potensi lahan rawa sekitar 162,40 juta hektar, terdiri dari 39,40 juta hektar lahan rawa pasang surut (24%) dan sekitar 123 juta hektar lahan rawa non pasang surut (75%), tersebar dibeberapa pulau terutama pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dari jumlah potensi lahan rawa pasang surut tersebut, baru sekitar 2 juta hektar lahan rawa pasang surut telah direklamasi untuk pengembangan budidaya pertanian dan pemukiman. Upaya pengembangan ini dilakukan baik oleh penduduk setempat maupun oleh pemerintah.

Dari ketiga pulau berareal rawa besar (Sumatera, Kalimantan dan Papua), daerah potensi pengembangan rawa pasang surut utama salah satunya adalah propinsi Kalimantan Tengah. Di propinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini masih banyak wilayah potensial yang belum dikembangkan secara terpadu sehingga pemanfaatannya belum optimal untuk peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, ketahanan pangan regional, serta konstribusi terhadap upaya percepatan pembangunan daerah.

Sebagian besar potensi lahan rawa yang sudah tersentuh pembangunan sistem irigasi berada di lokasi bekas Proyek Lahan Gambut (Lahan Gambut Sejuta Hektar) yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Potensi luas areal lahan pasang-surut (gambut) di Indonesia yang sedemikian luas dan tingkat keberhasilan pada lahan yang sudah tersentuh pembangunan yang sedemikian rendah, tentunya menjadi suatu pertanyaan dan upaya penanganan permasalahan.

Maksud pengelolaan tata air mikro pada lahan pasang-surut (gambut) adalah memberikan wacana alternatif penanganan masalah keirigasi pada lahan yang secara morfologis mempunyai elevasi diatas elevasi muka air pasang naik rencana.
Tujuan adalah meningkatkan tingkat keberhasilan pemanfaatan lahan pasang-surut di Indonesia untuk pengembangan budidaya pertanian dan upaya penyelamatan transmigran yang sudah terlajur ditempatkan pada lahan ex Lahan Gambut Sejuta Hektar.

Free Download Disini

Aplikasi Budidaya Padi SRI Skala Daerah Irigasi Pada Daerah Irigasi Existing

Oleh : Eko Suhartono, anggota HATHI-NTB
KTA: 132529

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pertambahan penduduk dan konversi lahan pertanian tanaman pangan produktif menjadi lahan permukiman, fasilitas umum dan sosial yang terus meningkat, keterbatasan ketersediaan air dan meningkatnya kebutuhan pemanfaatan SDA untuk keperluan air baku, dan rendahnya akselerasi pembukaan lahan pertanian baru, maka keberhasilan swasembada pangan yang berhasil dicapai beberapa tahun terakhir ini akan sulit tercapai pada beberapa tahun mendatang.

Selama ini dari Dinas atau Departemen terkait upaya peningkatan produktifitas lahan terfokus dari aspek pemuliaan bibit unggul dan aspek penelitian aplikasi pupuk yang lebih efisien dan efektif.

Namun penelitian terhadap aplikasi/metode pemberian air yang efisien/hemat air tetapi dapat meningkatkan produktifitas padi seperti dikesampingkan.
Oleh sebab itu dan kepentingan dalam pengoptimalan serta efisiensi SDA yang terbatas, perlu menengok dan lebih peduli untuk melakukan penelitian terhadap peningkatan produktifitas lahan dari aspek metode pemberian air yang efisien/hemat air.

Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh intansi pemerintah, DPU dan Dinas Pertanian, nyata bahwa budidaya padi dengan sistem SRI (sistem pemberian air terputus) berhasil meningkatkan produktifitas antara 30% - 100% dengan tingkat efisiensi penggunaan air antara 30% - 40% dibanding dengan metode budidaya padi sistem pemberian air konvensional.

Namun keberhasilan tersebut didapat dari aplikasi metode budidaya padi sistem SRI pada lahan terbatas, yang hanya melibatkan beberapa hektar sawah dan beberapa petani/P3A. Atau di Jawa Barat sistem SRI baru diaplikasi pada tingkat satu petak tersier. Dan belum ada yang mencoba meneliti apa yang terjadi jika aplikasi SRI diterapkan pada skala yang lebih besar atau pada skala Daerah Irigasi? Kendala dan permasalahan apa yang timbul? Dan langkah antisipasi apa yang dapat dilakukan?

Dalam makalah ini, penulis akan mencoba memaparkan hasil kajian teoritis jikalau sistem SRI diterapkan pada skala Daerah Irigasi untuk memberi gambaran permasalahan dan kendala yang dapat timbul selama periode budidaya.

Keywords : Peningkatan produktifitas (padi) lahan pertanian tidak hanya dapat diperoleh dengan pemuliaan bibit unggul dan aplikasi pupuk berteknologi terkini, tetapi dapat juga dengan aplikasi metode pemberian air yang tepat dan hemat.

2. PENGERTIAN PENGAIRAN INTERMITTENT

Mengalirkan air ke areal (blok) irigasi selama waktu tertentu kemudian menghentikan dan mengalirkannya kembali sesuai jadwal.

Sejak adanya Pola SRI di Indonesia, dikenal 2 jenis pengairan intermittent/terputus/gilir, yaitu:

(a). INTERMITTENT KONVENSIONAL, direncanakan karena ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan air, atau dengan kata lain fungsi supply < fungsi demand , dengan menerapkan K pasten

(b). INTERMITTENT SRI, direncanakan karena pertimbangan kebutuhan air untuk dapat tumbuh secara optimal dan berproduksi tinggi serta penghematan penggunaan air.

3. KONSEP SISTEM PENGAIRAN SRI

Inti konsep pengairan Intermittent SRI adalah “hanya memberikan air irigasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan oleh tanaman”.
Pada saat genangan air di sawah telah habis, tidak langsung diairi kembali melainkan dibiarkan sampai tanah sawah dalam “kondisi retak” atau pada kondisi mendekati titik stress tanaman, baru diairi kembali.

Ilustrasi siklus genangan air di sawah pola SRI per periode pemberian air adalah sebagai berikut :

Free Download Disini